Wako Pimpin Rapat Terkait Kemiskinan Ekstrim

KOTA SOLOK, Walikota Solok H. Zul Elfian Umar memimpin rapat terkait masalah kemiskinan ekstrim menyikapi hasil rapat inflasi yang dipimpin Mendagri, bertempat di Ruang Rapat Zarhismi Ajis Lantai 2 Balaikota Solok, Sumatera Barat, Jum'at, 10 Februari 2023.

Turut hadir Wakil Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, selaku ketua (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok), Asisten Sekda, Kepala BPS Kota Solok, Kepala Bulog Kota Solok, BAZNAS Kota Solok, Kepala OPD terkait, dan Camat di lingkup Pemerintah Kota Solok

Baca juga: Atasi Antrean, Pertamina Siapkan SPBU Mobile

Wako dan Wawako Solok meminta kepada seluruh anggota tim untuk segera melakukan percepatan dalam pengentasan kemiskinan. Dilkatakannya, Tupoksinya harus jelas, siapa yang menangani harus jelas. Intervensi OPD juga harus dilakukan, dan harus gotong royong.

Diharapkan Wali Kota, tim ini tidak hanya seremoni, tapi bagaimana kemiskinan di Kota Solok segera teratasi, serta pendapatan per kapita masyarakat bisa naik, dan diserta angka kemiskinan harus dapat ditekan.

Baca juga: Bersama Tiga Kepala Daerah, Bupati Solok Tinjau Kondisi Dampak Gempa Pasaman Barat

“Ini penting agar kita tidak berada di dalam kemiskinan ekstrim, ” ujarnya.

Diterangkan Wako, Pemerintah Kota Solok Bulan Februari ini akan membantu memberikan 30 kg beras per KK untuk masyarakat katagori termiskin dengan jumlah 359 KK sesuai data P3KE Desil I, dan akan memprioritaskan 180 KK yang masuk Kategori Kemiskinan Ekstrim.

Baca juga: Erwan Agus Purwanto: Kinerja ASN Alami Peningkatan

"Sekaligus nanti kita Pemerintah Daerah juga akan berkolaborasi dengan BAZNAS Kota Solok yang akan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin lebih kurang 265 KK dari BAZNAS tahun 2023 ini, ” imbuhnya.

Walikota bersama Wakil Walikota akan mengunakan segala daya dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan akan menekan angka kemiskinan Kota Solok dibawah 1% untuk tahun 2023 ini.

Baca juga: Wagub Sumbar Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tanjung Raya Agam

Wako juga minta Dinas Sosial, Camat dan Lurah-Lurah benar-benar mengawasi tim pendistribusian bantuan tersebut, agar bantuan ini harus tepat sasaran seperti data yang ada, karena bantuan ini untuk masyarakat tergolong termiskin dan kemiskinan ekstrim.